Oleh Sheida Eslami
Agresi perang kedua Israel-Amerika terhadap Republik Islam Iran dalam waktu kurang dari setahun telah membawa transformasi luar biasa di dalam negeri, kawasan, dan dunia, yang sangat mengejutkan para teoretikus Barat.
Menyusul pembunuhan Pemimpin Revolusi Islam, Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, dalam gelombang pertama agresi Amerika-Israel yang menargetkan kantornya di Teheran—yang selama 36 tahun memegang tingkatan kepemimpinan dan bimbingan tertinggi masyarakat Iran dan diterima tidak hanya di Iran tetapi juga di seluruh dunia sebagai pemimpin politik-agama yang otoritatif—Republik Islam Iran memilih Pemimpin ketiganya dalam kerangka yang sepenuhnya legal dan institusional.
Namun, apa yang tercermin di media Barat bukanlah analisis dari proses kelembagaan ini, melainkan upaya yang terdistorsi dan bermotif politik untuk melekatkan label “warisan” pada peralihan kepemimpinan ini.
Pemilihan Pemimpin dari Perspektif Hukum dan Pengalaman
Revolusi Islam Iran pada tahun 1979, lebih dari sekadar peristiwa politik sejarah, adalah sebuah kebangkitan melawan paradigma yang sudah lama dipegang: hak ilahi raja untuk memerintah dan dominasi mereka yang tak terbatas atas segalanya.
Rakyat yang bangkit menggulingkan sistem yang menganggap “garis keturunan” dan “darah” sebagai satu-satunya kriteria untuk pemerintahan dan suksesi, terlepas dari apakah pewaris takhta itu adalah orang bijak atau orang bodoh yang dungu.
Oleh karena itu, ketika setelah kesyahidan Ayatollah Khamenei dalam serangan teroris tersebut, badan pengambil keputusan dalam hal ini, “Majelis Ahli”, yang 88 anggotanya dipilih langsung oleh rakyat, bersidang dan memberikan suara untuk memilih Ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei sebagai Pemimpin ketiga, gumaman akrab tentang “kepemimpinan turun-temurun” bergema dari beberapa media Barat dan arus politik yang menentang.
Klaim ini, yang disajikan dengan kedok konsep demokrasi, memberikan kesempatan untuk mengkaji pertanyaan mendasar: Apakah mekanisme kepemimpinan di Iran didasarkan pada meritokrasi kelembagaan, atau, seperti yang dikritik, merupakan reproduksi dari model monarki yang sama dalam balutan agama?
Mari kita berikan jawaban yang masuk akal atas keraguan ini dengan memanfaatkan dasar-dasar yurisprudensi dan Konstitusi, yurisprudensi politik, dan pengalaman sejarah dunia.
Kerangka Normatif dan Majelis Ahli sebagai Filter Kompetensi
Untuk masuk ke dalam diskusi, pertama-tama kita harus merujuk pada Konstitusi Republik Islam Iran. Dalam sistem ini, Pemimpin dipilih oleh Majelis Ahli, sebuah majelis yang terdiri dari 88 ahli hukum (mujtahid) tingkat tinggi yang dipilih melalui pemungutan suara langsung oleh rakyat dari antara semua ulama yang memenuhi syarat untuk masa jabatan delapan tahun. Para wakil ini melakukan tugas kritis untuk memeriksa dan mencocokkan peran kepemimpinan dengan individu yang sesuai.
Menurut Pasal 109 Konstitusi Iran, kualifikasi untuk kepemimpinan adalah: “kompetensi keilmuan yang diperlukan untuk mengeluarkan fatwa agama di berbagai cabang fikih,” “keadilan dan ketakwaan yang diperlukan untuk memimpin Umat Islam,” dan “wawasan politik dan sosial yang benar, kebijaksanaan, keberanian, manajemen, dan kemampuan yang memadai untuk kepemimpinan.”
Dalam prinsip-prinsip ini, tidak ada penyebutan “garis keturunan” atau “darah.” Penekanan pada “kompetensi keilmuan untuk mengeluarkan fatwa” menunjukkan tingkatan ijtihad tertinggi, dan “wawasan politik yang benar dan kebijaksanaan” juga menunjukkan pengalaman praktis dan efisiensi.
Dalam pemilihan baru-baru ini, badan yang beranggotakan 88 orang ini, dengan mengadakan pertemuan para ahli, memeriksa berbagai pilihan untuk peran kepemimpinan. Menurut peraturan internal Majelis, rapat tersebut resmi dengan dihadiri setidaknya dua pertiga anggota (59 orang), dan memilih Pemimpin baru memerlukan suara setuju dari dua pertiga anggota yang hadir.
Proses ini mirip dengan prosedur yang terjadi pada tahun 1989 menyusul wafatnya pendiri dan Pemimpin Revolusi Islam, Ayatollah Seyyed Ruhollah Khomeini, di mana Majelis Ahli, meskipun ada banyak pilihan, memilih Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, yang saat itu menjabat sebagai presiden, sebagai Pemimpin. Oleh karena itu, mengabaikan mekanisme kelembagaan ini dan mereduksinya menjadi hubungan keluarga merupakan penyederhanaan yang tidak berdasar secara ilmiah.
Meritokrasi dalam Ujian Kritik Komparatif dan Pengalaman Historis
Tuduhan tidak berdasar tentang “sifat turun-temurun” ini menjadi bermakna ketika dapat dibandingkan dengan contoh-contoh konkret. Monarki, seperti dinasti Saudi di Arabia atau Al Khalifa di Bahrain, adalah contoh nyata dari sistem turun-temurun.
Di negara-negara ini, raja berikutnya haruslah putra atau saudara laki-laki raja sebelumnya, terlepas dari apakah ia memiliki kemampuan intelektual dan manajerial yang diperlukan. Suksesi dalam model ini bersifat “otomatis” dan didasarkan pada “determinisme biologis,” dan tidak ada badan yang dipilih secara populer yang campur tangan di dalamnya.
Namun, di Republik Islam, tidak hanya aturan seperti itu tidak ada, tetapi sejarah Iran kontemporer juga menunjukkan hal sebaliknya. Setelah Imam Khomeini, putranya, almarhum Hajj Seyyed Ahmad Khomeini, yang memiliki banyak kompetensi, tidak pernah dicalonkan sebagai kandidat pemimpin karena ia tidak memiliki gelar ijtihad mutlak dan persyaratan yang ditentukan dalam Konstitusi.
Juga, dalam keluarga Pemimpin yang syahid di Iran, putra sulungnya, Seyyed Mostafa Khamenei, yang juga digambarkan di banyak sumber memiliki kualifikasi yang sesuai dengan derajat ijtihad, tidak terpilih sebagai Pemimpin, menunjukkan bahwa “garis keturunan” tidak pernah menjadi kriterianya.
Lebih jauh lagi, sumber-sumber terpercaya menunjukkan bahwa Pemimpin yang syahid tersebut berulang kali dan secara tegas menentang pertimbangan putra-putranya sebagai Pemimpin masa depan, seperti yang dikutip oleh anggota Majelis Ahli. Penentangan tegas ini adalah alasan terkuat untuk menolak gagasan suksesi turun-temurun dalam sistem.
Poin lain yang perlu diperhatikan adalah sikap diam yang dipelihara para kritikus di negara-negara demokrasi Barat mapan. Di Amerika Serikat, kita melihat kegigihan kekuasaan dalam keluarga-keluarga seperti Adamses, Kennedys, Bushes, dan yang lebih baru, Clintons.
John Quincy Adams, presiden keenam Amerika Serikat, adalah putra dari John Adams, presiden kedua Amerika Serikat. George W. Bush (putra) juga mencapai kepresidenan setelah ayahnya, George Herbert Walker Bush.
Apakah ada orang di Barat yang melabeli “hubungan darah kekuasaan” ini dengan noda keturunan? Jawabannya negatif karena mereka telah melewati saringan pemilihan umum. Logika Republik Islam persis seperti ini. Di Iran, masalah ini juga melewati saringan pemilihan, bukan garis keturunan.
Bahkan dalam penghargaan ilmiah internasional seperti Hadiah Nobel, setidaknya ada enam pasangan ayah-anak yang telah menerima penghargaan ini. Sama seperti dalam sains, memberikan penghargaan kepada anak seorang ilmuwan semata-mata berdasarkan garis keturunan merupakan diskriminasi yang tidak adil; di ranah manajemen politik, perampasan hak seperti itu tidak logis dan tidak disetujui oleh orang-orang bijak.
Tinjauan Lebih Dalam: Apa Kata Konstitusi Iran
Untuk memperdalam diskusi dan memberikan jawaban yang lebih terdokumentasi dan kuat terhadap keraguan tentang “sifat turun-temurun” dari transisi kepemimpinan di Republik Islam Iran, referensi terbaik adalah Konstitusi negara itu sendiri.
Merujuk pada prinsip-prinsip Konstitusi negara tidak hanya memberikan validitas hukum pada analisis kita tetapi juga menunjukkan adanya mekanisme yang terlembaga dan transparan untuk memilih Pemimpin, yang dirancang sepenuhnya atas dasar meritokrasi dan bukan hubungan keluarga.
Hukum-hukum yang dianggap progresif dan maju dalam skala global, dan melalui lensa diskusi ini, nilainya juga dapat dipahami. Prinsip-prinsip terpenting yang dapat digunakan sebagai pilar argumen ini adalah sebagai berikut:
1. Prinsip-prinsip terkait proses pemilihan dan kualifikasi untuk Jabatan (berbasis merit)
Kategori prinsip ini secara langsung menjelaskan “syarat” dan “cara” memilih Pemimpin dan merupakan bukti terkuat melawan suksesi otomatis berdasarkan garis keturunan.
Prinsip Kelima (Berasal dari Fikih Politik Syiah): “Pada masa kegaiban Pemimpin Zaman (semoga Allah menyegerakan kemunculannya yang mulia), di Republik Islam Iran, pemerintahan dan kepemimpinan Umat berada di tangan fakih yang adil dan bertakwa, peka terhadap zaman, berani, memiliki kemampuan manajemen, dan bijaksana…”
Prinsip ini mengungkapkan landasan teoretis dari “Wilayatul Fakih.” Penekanan pada atribut-atribut seperti “adil,” “bertakwa,” “peka terhadap zaman,” “berani,” “mampu mengelola,” dan “bijaksana” menunjukkan bahwa kepemimpinan didasarkan pada atribut-atribut objektif seseorang yang dapat diverifikasi, bukan pada garis keturunan. Garis keturunan tidak pernah mendapat tempat dalam atribut-atribut ini.
Prinsip 109 (Kualifikasi Pemimpin): “Kualifikasi dan atribut Pemimpin: 1. Kompetensi keilmuan yang diperlukan untuk mengeluarkan fatwa agama di berbagai cabang fikih. 2. Keadilan dan ketakwaan diperlukan untuk memimpin Umat Islam. 3. Wawasan politik dan sosial yang benar, kebijaksanaan, keberanian, manajemen, dan kemampuan yang memadai untuk kepemimpinan.”
Prinsip ini memperjelas kondisi yang dinyatakan dalam Prinsip Kelima. Ayat 1 (kompetensi keilmuan/ijtihad): menunjukkan bahwa Pemimpin harus mampu menyimpulkan putusan-putusan agama pada tingkat keilmuan tertinggi di lingkungan seminari (hawzah). Ini adalah kompetensi keilmuan yang diperoleh melalui proses belajar-mengajar bertahun-tahun di seminari-seminari Syiah, bukan warisan turun-temurun. Ayat 3 (wawasan politik dan kebijaksanaan) juga merupakan kunci untuk diskusi artikel ini. “Wawasan politik yang benar,” “kebijaksanaan,” dan “manajemen” adalah semua kompetensi eksperimental dan praktis.
Penekanan pada poin-poin ini memfasilitasi terpilihnya seseorang yang telah menunjukkan karakteristik ini selama bertahun-tahun di ranah praktis dan manajerial negara. Ayat ini membenarkan pemilihan seorang individu yang memiliki pengalaman hidup bersama Pemimpin yang syahid dan pemahaman dekat tentang kondisi, pengalaman, dan transformasi negara, bukan karena garis keturunan tetapi karena memperoleh pengetahuan dan pengalaman ini.
Prinsip 107 (Menentukan Tugas Majelis): Bagian dari prinsip ini menyatakan: “…menentukan Pemimpin berada di tangan Majelis Ahli yang dipilih oleh rakyat…” Prinsip ini secara eksplisit menyatakan bahwa pemilihan Pemimpin adalah proses kelembagaan berdasarkan suara tidak langsung rakyat. Sebuah majelis yang terdiri dari 88 ahli hukum (fakih) melaksanakan tugas ini.
Ini adalah mekanisme kolektif dan musyawarah, kebalikan dari pengambilan keputusan individu yang otokratis dalam sistem turun-temurun (seperti seorang raja yang menunjuk putra mahkota).
Prinsip 108 (Kewenangan Majelis Ahli): “Undang-undang mengenai jumlah dan kualifikasi Majelis Ahli, tata cara pemilihan mereka, dan aturan tata tertib internal mereka untuk periode pertama disetujui oleh para fakih Dewan Wali (Guardian Council), dan setelah itu, setiap perubahan atau revisi dalam undang-undang ini dan persetujuan peraturan lain yang terkait dengan tugas Majelis Ahli berada dalam wewenang mereka sendiri.”
Prinsip ini memberikan kemandirian kepada Majelis Ahli. Kemandirian ini dimaksudkan agar badan ini, tanpa dipengaruhi oleh kekuatan lain, dapat memenuhi tugas kritisnya untuk mengidentifikasi dan memilih individu yang paling memenuhi syarat. Kemandirian kelembagaan ini adalah jaminan terkuat untuk hasil yang meritokratis.
2. Prinsip-prinsip terkait pengawasan dan pemberhentian (Fokus pada jaminan tidak terjadinya penyimpangan)
Prinsip-prinsip ini menunjukkan bahwa sistem Republik Islam telah menyematkan mekanisme pengawasan permanen untuk mencegah penyimpangan individu atau tirani.
Prinsip 111 (Pengawasan dan Pemberhentian Pemimpin): “Setiap kali Pemimpin menjadi tidak mampu melaksanakan tugas hukumnya atau kehilangan salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam Prinsip Lima dan Seratus Sembilan, atau diketahui bahwa ia kekurangan beberapa kualifikasi tersebut sejak awal, ia akan diberhentikan dari jabatannya.
Penentuan masalah ini berada di tangan Majelis Ahli yang disebutkan dalam Prinsip Seratus Delapan.” Prinsip ini adalah inti untuk memastikan meritokrasi dalam sistem Wilayah. Kepemimpinan adalah posisi yang didelegasikan dan bersyarat.
Majelis Ahli ditunjuk tidak hanya untuk mengangkat Pemimpin tetapi juga untuk mengawasi Pemimpin secara terus-menerus; jika salah satu syarat kualifikasi (keadilan, kebijaksanaan, ijtihad, dll.) hilang, Majelis dapat memberhentikannya.
Mekanisme ini sama sekali tidak berarti dalam sistem monarki dan turun-temurun, karena di sana, kedaulatan dianggap melekat dan tidak dapat dicabut.
3. Revisi historis kondisi (prinsip 109 sebelumnya)
Kondisi “Marja’iyyat” dalam Konstitusi sebelum Revisi 1989: Konstitusi yang diratifikasi pada tahun 1979, dalam versi asli Prinsip 109, menganggap kondisi “menjadi Marja'” (sumber taqlid) diperlukan bagi Pemimpin.
Namun, dalam revisi tahun 1989, kondisi ini diubah menjadi “kompetensi keilmuan yang diperlukan untuk mengeluarkan fatwa” (ijtihad di tingkat tinggi). Revisi ini, yang dilakukan di bawah bimbingan Imam Khomeini dan didukung oleh suara rakyat yang tinggi dalam referendum, merupakan perkembangan fikih-politik yang penting dan menunjukkan bahwa kriteria dapat didefinisikan ulang dari waktu ke waktu sebagai respons terhadap tuntutan keadaan ( exigencies).
Menghapus kondisi “Marja’iyyat,” yang merupakan status sosial tertentu, dan menekankan “kompetensi keilmuan,” yang merupakan merit objektif, sebenarnya membuka pintu bagi individu yang kurang terkenal tetapi sangat berpengetahuan dan bijaksana untuk memasuki arena kepemimpinan.
Perubahan ini sendiri adalah bukti dinamisme sistem dan penolakan terhadap kekakuan terhadap tradisi, dan menunjukkan bahwa jalan terbuka bagi semua yang memiliki kualifikasi untuk memimpin masyarakat.
4. Prinsip-prinsip terkait wewenang (Untuk menunjukkan perbedaan dari sistem turun-temurun)
Prinsip 110 (Wewenang Pemimpin): Prinsip ini menyebutkan berbagai wewenang luas bagi Pemimpin, termasuk memberhentikan presiden, memberikan ampunan hukuman, dan menentukan kebijakan umum sistem.
Tujuan menyebutkan prinsip ini adalah untuk membuktikan bahwa wewenang Pemimpin di Republik Islam didefinisikan dalam kerangka Konstitusi. Meskipun wewenang ini luas, pemerintahannya bukanlah kehendak mutlak; sebaliknya, ia, seperti presiden (yang keputusannya harus ditandatangani oleh Pemimpin) dan anggota parlemen (yang persetujuannya diperlukan), beroperasi dalam jaringan wewenang dan institusi yang telah ditentukan sebelumnya.
Dalam monarki turun-temurun, raja biasanya berada di atas hukum. Namun, di Republik Islam, Pemimpin didefinisikan oleh Konstitusi, memiliki tugas dan wewenang khusus, dan Majelis Ahli mengawasinya.
Pada akhirnya, dengan merujuk pada prinsip-prinsip konstitusional ini, seseorang dapat dengan jelas menyimpulkan bahwa sistem pemilihan kepemimpinan di Iran adalah sistem meritokrasi kelembagaan yang dibangun di atas poros “identifikasi” oleh Majelis Ahli dan berdasarkan “kondisi objektif,” yang memiliki manifestasi yang sepenuhnya legal dan terdokumentasi dalam:
- Sumber legitimasi: Suara tidak langsung rakyat untuk Majelis Ahli (Prinsip 107) dan kemudian pemilihan oleh Majelis, bukan paksaan darah dan garis keturunan.
- Kriteria pemilihan: Atribut-atribut keilmuan (fikih), keadilan, kebijaksanaan, dan manajemen yang diperoleh (Prinsip 5 dan 109), bukan garis keturunan keluarga.
- Jaminan kebenaran: Pengawasan terus-menerus dan kemungkinan pemberhentian oleh lembaga independen (Prinsip 111), yang tidak ada padanannya dalam sistem turun-temurun.
- Fleksibilitas: Kemungkinan mendefinisikan ulang kondisi sesuai dengan tuntutan zaman (perubahan kondisi Marja’iyyat dalam revisi 1989).
Membaca Ulang Fakta Menurut Biografi dan Profil Kompetensi Pemimpin Baru
Ayatollah Mojtaba Khamenei, lahir pada tahun 1969 di Mashhad, dipandang sebagai seorang fakih terkemuka dan pengajar di seminari bergengsi Qom. Ia menempuh studi tingkat lanjut di seminari di bawah bimbingan ulama Syiah terkemuka dan telah mengajar tingkat lanjut fikih dan usul (prinsip-prinsip yurisprudensi) selama bertahun-tahun kepada para siswa yang naik pangkat melalui jenjang keilmuan menuju tingkat ijtihad.
Menurut laporan, sebelum pandemi COVID-19, kelas-kelasnya dihadiri oleh ratusan siswa dan cendekiawan dari seminari Qom.
Selain itu, ia hadir di garis depan membela Iran melawan agresi militer rezim Ba’ath Saddam Hussein di tahun-tahun terakhir perang Iran-Irak (1987-1988) pada usia muda 17 tahun, berpartisipasi dalam operasi seperti Beit ol-Moqaddas 2, 3, 4, Valfajr 10, dan Mersad.
Puluhan tahun pengalaman hidup di samping ayahnya (Ayatollah Seyyed Ali Khamenei) sebagai analis strategis dan penasihat, serta keakraban dengan kompleksitas diplomasi regional dan keamanan nasional, merupakan modal akumulatif yang tidak dapat diperoleh di akademi ilmu politik mana pun.
Perpaduan antara “ijtihad fikih” dan “kecerdasan politik” ini adalah profil lengkap yang dicari Majelis Ahli untuk memimpin Umat dalam situasi kritis saat ini; karena dalam kondisi di mana Iran menjadi sasaran ancaman eksistensial dan terorisme Amerika-Zionis, kepemimpinan yang didukung oleh pemikiran keamanan nasional yang kuat dan pemahaman strategis tentang ancaman, kondisi internasional, dan peta jalan untuk mengatasi krisis adalah suatu keharusan intelektual, bukan kelemahan.
Melampaui Klise Menuju Realisme
Terpilihnya Ayatollah Mojtaba Khamenei sebagai Pemimpin baru Revolusi Islam bukanlah pengecualian dari aturan, melainkan penegasan kembali meritokrasi di Republik Islam Iran. Pemilihan ini dilakukan oleh badan elit populer tertinggi di negara itu, Majelis Ahli, dalam kerangka yang sepenuhnya legal dan transparan.
Tumpang tindihnya elemen “garis keturunan” dengan “kompetensi” dalam pemilihan ini bukanlah fenomena yang aneh atau tanpa preseden di dunia. Di banyak negara demokrasi mapan dan bahkan di lembaga ilmiah internasional, tumpang tindih seperti itu ada.
Perbedaan mendasarnya adalah bahwa, di Iran, pemilihan ini telah berjalan melalui proses kelembagaan yang diawasi dan tunduk pada kriteria hukum dan politik yang ketat. Sebaliknya, di monarki, hal itu terjadi hanya berdasarkan “paksaan darah.”
Di sisi lain, ketika tuduhan “sifat turun-temurun” dilayangkan terhadap prinsip-prinsip Konstitusi Republik Islam Iran yang progresif dan komprehensif, tuduhan itu tidak hanya pudar warnanya tetapi juga berasal dari ketidaktahuan, kurangnya perhatian, atau pengabaian yang disengaja dan terarah terhadap landasan hukum dan struktur kelembagaan Republik Islam Iran. Prinsip-prinsip yang, di bagian-bagian yang terkait dengan masalah kepemimpian, tampak begitu kokoh dan terdefinisi dengan baik sehingga tidak meninggalkan ruang untuk kecurigaan sedikit pun.
Oleh karena itu, lembaga pemikir (think tank) dan media Barat harus menghindari analisis yang dangkal dan klise. Mereduksi seleksi kelembagaan dan meritokratis menjadi “transfer kekuasaan dari ayah ke anak” tidak hanya salah, tetapi juga merupakan semacam upaya “distorsi realitas.”
Pendekatan ini tidak membantu dalam memahami perkembangan Iran dengan benar dan juga menghalangi para analis untuk mengenali kapasitas sistem Republik Islam yang luas dan dinamis.
Dengan tindakan ini, Republik Islam Iran sekali lagi membuktikan bahwa ia tidak bergantung pada individu, jalannya tidak berhenti dengan ketiadaan atau kesyahidan Pemimpin mana pun, dan ia didasarkan pada institusi dan prinsip yang, bahkan dalam keadaan yang paling sensitif sekalipun, dapat melanjutkan jalannya dengan tekanan minimal namun dengan dukungan populer dan elit maksimal, mengarahkan negara ke arah yang benar.
Ini adalah titik balik dalam sejarah pemerintahan agama dan model inovatif untuk dunia yang penuh gejolak saat ini.
Sheida Eslami adalah seorang penulis, penasihat media, dan kritikus budaya yang berbasis di Teheran.
[PressTV]